Sanksi Pidana bersama Denda Tambah Berat di RUU P2SK, Begini Pandangan Pakar Hukum

Sanksi Pidana bersama Denda Tambah Berat di RUU P2SK, Begini Pandangan Pakar Hukum Sanksi Pidana bersama Denda Tambah Berat di RUU P2SK, Begini Pandangan Pakar Hukum

BERITA - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang Pengembangan lagi Penguatan Sektor Jasa Keuangan (RUU P2SK) telah disetujui lagi bakal disahkan dalam undang-undang melantasi sidang Paripurna DPR.

Di RUU P2SK, sanksi pidana memakai denda terhadap sektor jasa keuangan makin berat ketimbang aturan sebelumnya.

Sebagai contoh, pertama, siapa pun pihak yang menghimpun biaya masyarakat tanpa izin ketimbang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), buat dipidana penjara sebanyak-banyaknya 15 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun. Sebelumnya, di UU Perbankan, denda yang diberikan sebanyak-banyaknya hanya Rp 200 miliar.

Kedua, setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan atau tidak melaksanakan "perintah tertulis" dari OJK, atas di denda maksimal Rp 1 triliun. Sebelumnya paling dalam POJK 18/2022, tidak ada sanksi paling dalam hal tercantum.

Pakar hukum Ricardo Simanjuntak mengatakan, hukuman pidana bersama denda adalah konsekuensi mengenai tindakan melawan hukum terhadap ketentuan yang telah diberlakukan. "Hukuman pidana bersama denda yang bertambah dekat RUU P2SK, saya melihatnya relatif bersama sepadan," kata Ricardo saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (9/12).

Menurut Ricardo, relatif karena agak susah menentukan tingkat pidana selanjutnya denda terhadap pelanggaran di masa mendatang. Akan tetapi, peningkatan sanksi pidana selanjutnya denda ditujukan sebagai upaya menambah efek jera terhadap pihak yang atas melakukan pelanggaran.

Lebih lanjut, penambahan sanksi pidana selanjutnya denda dinilai bertimbal karena telah dilakukan penyesuaian hukum dari ketentuan hukum sebelumnya mengenai besaran pidana selanjutnya denda. "Peningkatan itu menjumpai menambah efek jera terhadap figur," jelasnya.

Ricardo menjelaskan, aturan dipatuhi bukan karena keenergikan hukum yang mengancamnya. Akan tetapi, seseorang percaya bahwa aturan ditaati demi menciptakan ketertiban. "Hukuman dan denda sama lewat konsekuensi terhadap institusi yang diatur," tuturnya.

Di RUU P2SK tugas OJK memang bertambah. Ricardo memandang, industri keuangan sangat high regulated, regulasinya sangat berlimpah, bersama perubahan regulasi yang sangat tangkas.

Untuk itu, Ricardo menekankan peran otoritas selaku regulator dalam sektor jasa keuangan bersama perkembangan aktivitas industri keuangan yang pesat, kemampuan bersama kebangkitan otoritas dituntut mampu melakukan monitoring agar tidak terjadi pelanggaran dalam sektor jasa keuangan.

RUU P2SK adapun mau diundangkan sebentar lagi, menurut Ricardo, bukan hanya mewajibakan pihak adapun diatur sebagai pelaksana jasa keuangan, mau tetapi harus memastikan otorias menjumpai menjaga agar tidak terjadi pelanggaran.

Ricardo menerangkan, regulator sepatutnya tidak namun beroperasi bagaikan pembuat undang-undang saja, bentuk tetapi mereka patut siap mengendalikan aturan akan dibuat.

"Karena esensi dari peraturan adalah pengendalian," bersihnya.

Adapun, apabila sektor jasa keuangan melakukan pelanggaran dan tidak mampu membayar denda, maka akan diberlakukan hukuman penjara.

Ricardo pun berharap, kualitas sumber daya otoritas dapat lebih baik ke depannya saat RUU P2SK disahkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain dekat Google News