Kementerian ESDM: Penambangan Batu Andesit dekat Desa Wadas Tak Butuh IUP

Kementerian ESDM: Penambangan Batu Andesit dekat Desa Wadas Tak Butuh IUP Kementerian ESDM: Penambangan Batu Andesit dekat Desa Wadas Tak Butuh IUP

Kementerian ESDM buka suara terkait penambangan batu andesit dempet Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan penambangan tersebut tidak membutuhkan izin tindakan pertambangan (IUP) karena material andesit yang ditambang buat digunakan demi kebermaknaan umum.

Arifin Tasrif mengatakan kesibukan penambangan quarry pada Desa Wadas dikerjakan karena Kementerian PUPR menurut bahan material pembangunan proyek Bendungan Bener nan hadir kedalam daftar proyek esensial nasional.

Dalam praktiknya, material yang lengangbil berupa batuan andesit tercatat diproduksi sahaja untuk keperluan proyek, bukan untuk dikomersialisasikan, sehingga tidak perlu izin usaha pertambangan.

LBH Persoalkan Izin Pertambangan Andesit di Desa Wadas

"Mengenai eksekusinya barangkali ada hal-hal nan perlu mendapat perhatian. Sesampai-sampai menyebabkan protes. Jadi tidak ada izin pertambangan," kata Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII, Kamis (17/2).

Meski demikian anggota Komisi VII DPR atas Fraksi PKS, Mulyanto, tidak sependapat bersama apa yang diutarakan Arifin. Menurut dia, sekalipun itu ditujukan bagi proyek pemerintah, Kementerian ESDM tetap perlu menerbitkan surat izin penambangan batuan (SIPB).

"Di kedalam UU Minerba ditegaskan bahwa kepada keperluan pemerintah sekalipun izinnya berupa SIPB jadi pantasnya diterbitkan," katanya.

Merespon Mulyanto, Direktur Jenderal Mineral selanjutnya Batu Bara (Minerba), Ridwan Djamaluddin menegaskan bahwa izin taktik pertambangan namun diberikan kepada badan taktik. Semaka tidak berlaku bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR.

Ganjar Temui Warga Desa Wadas, Dengar Keluhan Warga soal Izin Tambang

Apalagi hal terkemuka digunakan kepada keberpengaruhan nasional. Namun ia memastikan, tanggung jawab bumi beserta pajak lainnya akan diserahkan kepada Kementerian PUPR bak penanggung jawab proyek.

"Terkait memakai PP 96 bahwa bapak sampaikan SIPB sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diterbitkan kepada badan taktik milik daerah, badan taktik swasta dalam penanaman aktiva, koperasi atau per orangan," ujarnya.