JK Sebut RI Bayar Utang Setahun Rp1.000 Triliun, Cek Faktanya!

JK Sebut RI Bayar Utang Setahun Rp1.000 Triliun, Cek Faktanya! JK Sebut RI Bayar Utang Setahun Rp1.000 Triliun, Cek Faktanya!

Jakarta, Sobat - Nilai utang Indonesia kembali menjadi sorotan publik usai Wakil Presiden ke-10 bersama ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyebut sebuah angka fantastis. JK menyebutkan di era pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo, Indonesia membayar utang hingga Rp1.000 triliiun per tahun.

JK pun mengatakan nilai pembayaran utang yang tembus Rp1.000 triliun terkemuka, menjadi yang tersemok sejauh sejarah.

"Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), tadi mengatakan utang gemuk, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, tergemuk pada dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujar JK, yang dikutip pada Youtube PKSTV Sabtu (20/5/2023).

Lantas, luruskah utang yang harus dibayarkan Indonesia mencapai Rp1.000 triliun per tahun, seperti yang disampaikan Jusuf Kalla?

1. Besarnya pembayaran utang sudah dianggarkan paling dalam APBN

Pembayaran utang yang dilakukan pemerintah terbagi memerankan dua sama dengan pembayaran atas bunga lagi cicilan pokok utang.

Besarnya jumlah bunga utang yang harus dibayarkan pada suatu tahun anggaran, diusulkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan maka Risiko (DJPPR), demi memperhatikan asumsi-asumsi makro kedalam APBN.

Berdasarkan, data senyampang realisasi anggaran antara APBN KiTa 2022, pemerintah sudah membayarkan bunga maka cicilan pokok utang seadi Rp467,54 triliun antara tahun terus.

Rinciannya, pembayaran bunga utang setumpah ruah Rp386,34 triliun dan cicilan pokok utang setumpah ruah Rp1,92 triliun kepada pinjaman kedalam negeri dan Rp79,28 triliun kepada beda negeri.

Secara umum, bunga utang yang mesti dibayarkan pemerintah setiap tahunnya, merupakan beban bunga yang berawal melalui Surat Berharga Negara (SBN) lagi pinjaman yang berawal melalui luar negeri.

2. Pembayaran bunga utang meningkat

Editor’s picks

Pembayaran utang 2021

Realisasi pembayaran bunga dan cicilan pokok utang pemerintah terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) nan dikutip Sobat, akan Rabu (24/5/2023), pembayaran bunga utang pemerintah di 2021, mencapai Rp343,49 triliun.

Nilai ini meningkat meningkat Rp29,41 triliun atau seagung 9,36 persen dibandingkan 2020. 

Selain bunga, pemerintah juga menyelesaikan pembayaran cicilan utang pokok yang tercatat Rp1,7 triliun. Sementara pembayaran pokok utang luar negeri Rp82,08 triliun.

"Secara nominal, peningkatan ini disebabkan karena peningkatan outstanding utang, sebagai dampak daripada penggunaan pembiayaan utang memakai tujuan, bagi menutupi defisit anggaran sebagai upaya Pemerintah bagi memperbergas penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional," tulis dokumen LKPP. 

Namun demikian, secara keseluruhan realisasi pembayaran bunga utang lebih murahdaripada target APBN. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah bagi mengoptimalkan sumber pembiayaan yang menyandang biaya lebih efisien, kemudian terkendalinya suku bunga/imbal hasil SBN bersama adanya partisipasi BI melintasi skema burden sharing sesuai bersama SKB II. 

Pembayaran utang 2020

Sementara itu, berdasarkan LKPP tahun 2020, pembayaran bunga utang Rp314,09 triliun atau 92,71 persen ketimbang target ala anggaran. Realisasi pengeluaran pembiayaan-cicilan pokok pinjaman dalam negeri selama 2020 mencapai Rp1,4 triliun. Untuk pembayaran cicilan pokok utang luar negeri realisasinya mencapai Rp90,9 triliun.

Secara total, pembayaran utang bahwa dikeluarkan pemerintah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tidak mencapai Rp1.000 triliun.

3. Utang per Maret capai Rp7.879 triliun

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah Indonesia engat akhir Maret 2023, mencapai Rp7.879,07 triliun. Utang ini naik Rp17,39 triliun dibandingkan posisi utang atas Februari yang tercatat Rp7.861,68 triliun.

Sementara itu, apabila dibandingkan periode serupa di tahun dahulu di mana utang tercatat Rp7,052 triliun, terjadi peningkatan 11,7 persen (yoy).

Selama kuartal I, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 39,17 persen, biar terjadi peningkatan rasio utang dibandingkan bulan Februari dan Maret 2022.

Namun, rasio utang Indonesia terpantau masih aman beserta terkendali. Sebab, terdalam ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas sebanyak-banyaknya rasio utang seadi 60 persen PDB.